PERMASALAHAN PENDIDIKAN NASIONAL MAUPUN ISLAM
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu
Pendidikan
Dosen Pengampu : Dr. Sabaruddin, M.Si
Disusun Oleh :
Muchamad Mufid
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013/2014
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
belakang
Pendidikan terus menjadi topik yang
diperbincangkan oleh banyak pihak. Pendidikan seperti magnet yang sangat kuat
karena dapat menarik berbagai dimensi dalam kehidupan mulai dari politik,
sosial, budaya, dan ekonomi. Hubungan pendidikan dengan berbagai dimensi
kehidupan tidak akan pernah lepas karena pengaruh timbal balik yang
ditimbulkannya cukup besar. Bahkan pendidikan telah menjadi salah satu
kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Seiring dengan arus
modernisasi, perkembangan teknologi informatika juga turut berpengaruhterhadap
proses penyelenggaraan pendidikan yang berimbas pada pengelolaan dan
pelaksanaannya.
Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh.
Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional
tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan
pendidikan di Indonesia. Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang
mendasar.
Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi
dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi
memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia
berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas
membandingkan kehidupan dengan negara lain.
Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam
mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh
setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah
menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk
pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber
daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di
negara-negara lain.
Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di
berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal
itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan
sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi
pembangunan bangsa di berbagai bidang.
B.
Rumusan
masalah
1.
Apa
yang dimaksud problematika pendidikan?
2.
Apa
saja masalah pokok pendidikan di Indonesia?
3.
Apa
saja solusi untuk mengatasinya?
C.
Tujuan
1.
Untuk
mengetahui arti problematika pendidikan.
2.
Untuk
mengetahui masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia.
3.
Untuk
mengetahui beberapa solusi dari masalah-masalah pendidikan di Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Problematika Pendidikan
Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris
“problem” artinya, soal, masalah atau teka-teki. Juga berarti problematik,
yaitu ketidak tentuan.
Tentang
pendidikan banyak definisi yang berbagai macam, namun secara umum ada yang
mendefinisikan bahwa, pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa
yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai
suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi
seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Definisi pendidikan secara lebih
khusus ialah suatu proses pertumbuhan di dalam mana seorang individu di bantu
mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya dan minatnya.
Sehingga dapat di simpulkan disini bahwa pendidikan adalah, suatu usaha sadar
dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan
pengalaman kognitif (daya pengetahuan), afektif (aspek sikap) maupun psikomotorik
(aspek ketrampilan) yang dimiliki oleh seorang individu.
Adapun
yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah, persoalan-persoalan atau
permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan, khususnya
Negara Indonesia.[1]
B.
Masalah-Masalah Pokok Pendidikan di Indonesia
1.
Masalah
Perencanaan Pendidikan
Apabila
perencanaan dipilih sebagai suatu jalan untuk pembangunan pendidikan nasional,
maka salah satu permasalahan yang harus segera dihadapi adalah menentukan pola
dan kerangka perencanaan dasar tersebut. Penentuan pola dasar ini mempunyai
arti yang penting, oleh karena perencanaan pendidikan masih menghadapi berbagai
penrmasalahan antara lain :
a.
Produk
perencanaan pendidikan belum memenuhi syarat sebagai landasan untuk pembangunan
pendidikan. Perencanaan pendidikan yang telah dilakukan masih bersifat tambal
sulam, tidak terarah, tidak sistematis, tidak bersifat menyeluruh, tidak
mencakup aspek-aspek pendidikan dan didasarkan pada data yang kurang dapat
dipercayai.
b.
Tidak
ada kepastian organisatoris, siapa yang harus mengurus menyusun perencanaan
pendidikan.
c.
Kurangnya
ahli perencana/statistic pendidikan.
d.
Statistic
pendidikan belum memenuhi syarat.
e.
Kurangnya
fasilitas penrencanaan pendidikan.[2]
2.
Masalah
guru dan tenaga kependidikan
Permasalahan mengenai guru dan tnaga kependidikan ini antara lain
meliputi hal-hal berikut:
a.
Pengadaan
tenaga dalam rangka pendidikan formal dan nonformal, ditinjau secara
kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pengadaan guru timbul disebabkan karena
kualitas guru SPG maupun lulusan IKIP masih kurang dan kurang memenuhi syarat,
karena itu masih sukar mengadakan perencanaan rasio guru sebaik mungkin.tidak
seimbangnya rasio guru murid ini menyebabkan jumlah jam mengajar guru di
sekolah-sekolah kurang dapat diatur dengan baik sehingga mngurangi efisiensi
dan intensitas mengajarnya.
b.
Pengangkatan
guru negeri.
c.
Penyebaran/penempatan.
Lancarnya penyelesaian urusan pengangkatan guru-guru tentu saja akan
mempermudah pelaksanaan penyebaran tenaga-tenaga guru. Masalah penyebaran ini
menjadi suatu masalah yang penting apabila diinginkan adanya pembangunan
pendidikan yang meluas di seluruh Indonesia, serta mengingat adanya perbedaan
di berbagai wilayah Negara kita. Ini meliputi masalah perpindahan tenaga-tenaga
guru,penampungan dan penyesuaian.
d.
Penataran.
Kualitas pendidik harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan. Masalah yng
timbul di bidang ini adalah bagaimana system penataran dapat dilaksanakan untuk
mencapai tujuan secata optimal, berdasarkan keterbatasan yang ada.
e.
Status
dan kesejahteraan. System pengadaan maupun pengembangan profesi guru tampaknya
perlu dikaitkan dengan usaha yang jelas untuk meningkatkan status dan
kesejahteraan guru. Namun demikian dipertanyakan pula sejauh mana status dan
kesejahteraan tersebut memang akan mempunyai arti, karena wibawa guru juga
harus ditentukan oleh penghayatan para guru sendiri sebagai pendidik.[3]
f.
Jenis
kelamin.
3.
Masalah
organisasi dan administrasi
System
organisasi dan administrasi merupakan mekanisme yang menentukan pelaksanaan
pendidikan nasional dengan segala kompleksitasnya. Kompleksitas meminta adanya
penataan system organisasi yang jelas. Hal ini disebabkan karena adanya
berbagai departemen yang masing-masing mempunyai kegiatan pendidikan. Masalah
ini biasanya disebut sebagai masalah multi administrasi pendidikan.
Organisasi
penyelenggara pendidikan di Indonesia adalah kompleks. Departemen P dan K hanya
mengurus sebagian dari pendidikan. Departemen agama mengurus juga
pendidikan parallel dengan departemen P
dan K, bahkan lebih luas. Sedangkan pendidikan dasar diurus oleh propinsi dan
Departemen Agama mengurus pendidikan dasar yang yang berorientasi pada agama.
Departemen P dan K sendiri selanjutnya perlu pula mengembangkan system
organisasi dan administrasi yang tepat meliputi tingkat pusat, tingkat wilayah,
perencanaan, pelaksanaan, bidang teknis edukatif maupun bidang teknis
administrative.
Dalam
bidang organisasi dan administrasi ini terdapat beberapa permasalahan, antara
lain:
a.
System
organisasi dan administrasi yang belum efisien.
b.
Kuantitas
dan kualitas personal yang tidak tersusun dalam formasi yang rasional, tidak
seimbang dalam berbagai unit kerja.
c.
Kurangnya
tenaga ahli administrasi pendidikan.
d.
Prosedur
administrasi pendidikan yang berbelit-belit.
e.
Interaksi
dan komunikasi yang kurang lancer antara berbagai unit organisasi dan
administrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta antara pusat
dan daerah.
f.
Kurangnya
fasilitas dan pembiayaan organisasi dan administrasi pendidikan.
Para ahli banyak mengatakan bahwa
sistem pendidiakn sekarang ini masih kurang efisien. Hal ini tampak dari
banyaknya anak yang drop-out, banyak anak yang belum dapat
pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang dapat
pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah maupun yang luar biasa
cerdas dan genius. Oleh karena itu, harus berusaha untuk menemukan cara agar
pelaksanaan pendidikan menjadi efisien.[4]
4.
Masalah
fasilitas pendidikan
Pengadaan fasilitas pendidikan pada pokoknya meiputi tiga komponen:
a.
Masalah
gedung. Erat hubungannya dengan masalah gedung adalah masalah pengadaan tanah
dan bangunan. Disamping itu oleh karena aspek kuantitatif lebih diutamakan
timbullah masalah kualitatif termasuk tenaga pengajarnya dan
perlengkapan-perlengkapan pendidikan lainnya.
b.
Masalah
buku. Masalah buku meliputi masalah standardisasi penulisan, penerbitan dan
penyebaran. Pengadaan dan penyebaran buku baik untuk murid maupun untuk guru
adalah amat penting. Disamping itu diperlukan pula pengadaan buku-buku dalam
rangka pengembangan perpustakaan.
c.
Masalah
perlengkapan lainnya. Masalah ini meliputi alat-alat yang diperlukan untuk
suatu proses pendidikan. Keperluan akan fasilitas tersebut berbeda-beda sesuai
dengan tujuan, struktur, jenis dan metode pendidikan.
5.
Masalah
pembiayaan
Ada tiga permasalahan pokok yang berkenaan dengan pembiayaan
pendidikan:
a.
Masalah
pengadaan. Masalah ini pada dasarnya adalah masalah sumber. Sumber pembiayaan
pendidikan di Indonesia ada tiga yaitu: anggaran belanja Negara, masyarakat dan
sumber luat negeri. Masalah utama dalam hal ini adalah terbatasnya dana untuk
membiayai pendidikan nasional.[5]
b.
Masalah
penggunaan. Dana pendidikan nasional pada dasarnya dimaksudkan untuk
memungkinkan pelaksanaan komponen-komponen pendidikan nasional. Hal ini
mencakup komponen-komponen menurut bidang-bidang didalam system pendidikan
nasional maupun komponen-komponen menurut wilayah.belum adanya penjabaran yang
mantap dan terperinci mengenai
komponen-komponen tersebut merupakan salah satu hambatan dalam rangka
penggunaan dana secara efisien dan efektif. Kompinen-komponen didalam
pembiayaan pada pokoknya meliputi tiga hal: tenaga, perlengkapan dan
pemeliharaan.
c.
Masalah
perencanaan.perencanaan merupakan suatu jembatan antara pengaaan dan penggunaan
biaya. Belum adanya komponen-komponen pendidikan yang dapat dikenal secara
mantap dan jelas menyebabkan kesukaran di dalam perencanaan pembiayaan
pendidikan.
6.
Masalah
partisipasi rakyat.
Masalah
ini timbul disebabkan karena pendidikan harus diintegrasikan dengan pembangunan
masyarakat. Disamping itu masalah ini timbul juga oleh karena di Indonesia
terdapat lembaga-lembaga pendidikan swasta. Partisipasi masyarakat kiranya
harus dikaitkan dengan seluruh pola pendidikan nasional yang meliputi tujuan,
struktur, kurikulum, organisasi dan administrasi serta pembiayaan.
Oleh
karena pendidikan amat berkaitan dengan pembangunan maka berkenaan dengan
masalah partisipasi masyarakat ini terdapat suatu aspek permasalahan yang amat
penting, yaitu:
a.
Hubungan
antara sekolah dan masyarakat. Masalah ini pada dasarnya timbul dari pemikiran
untuk menjadikan sekolah sebagai salah satu pusat perkembangan masyarakat.
Kalau pendidikan adalah faktor pengubah didalam masyarakat maka sekolah-sekolah
harus menjadi pusat perubahan masyarakat.
b.
Sumbangan
masyarakat kepada usaha pendidikan. Masalah ini didasarkan dari kenyataan bahwa
terdapat pusat-pusat lain di luar sekolah yang mempunya potensi edukatif. Hal
ini terutama terdapat pada pusat-pusat usaha.
7.
Masalah
perundang-undangan
Suatu
perundang-undangan haruslah terlebih dahulu didasarkan atas adanya konsep
mengenai pendidikan nasional itu sendiri, sebab perundang-undangan itu adalah
mekanisme pengamanan untuk pelaksanaan konsep pendidikan nasional tersebut.
Berhubungan dengan hal ini nampaknya ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan:
a.
Penyusunan
konsep itu sendiri. Penyusunan konsep pendidikan nasional harus didasarkan atas
studi dan analisa mengenai perkembangan nasional pada umumnya. Namun demikian
konsep ini harus dilandasi pula dengan adanya sikap dan komitmen nasional.
b.
Faktor
politik. Perkembangan kehidupan politik di Indonesia yang kebanyakan masih
berkisar pada masalah sikap dan komitmen nasional tersebut, dengan sendirinya
mempunyai akibatnya pula didalam usaha menentukan pendidikan nasional sebagai
pilihan.pelajar dan mahasiswa mempunyai peranan yang amat besar didalam
perubahan politik. Akan tetapi didalam perkembangan selanjutnya terdapatlah
permasalahan untuk membawa kembali para pelajar dan mahasiswa itu ke dalam
tugas pokoknya, yaitu belajar.
8.
Masalah
pemerataan dalam pendidikan
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaiman sistem
pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh
warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi
wahana bagi pembanguana sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
Sangat
besar pengaruh pendidikan demi kelangsungan hidup suatu bangsa, maka
pelaksanaannya perlu diratakan dalam arti penyebaran pelayanan pendidikan atau
peningkatan setara kuantitatif maupun kualitatif.
Secara kuantitatif perkembangan pendidikan cukup memadai, namun
dilihat dari:
a.
Segi
pemerataan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia memang
cukup meluas. Tetapi pengadaan sekolah masih terbatas di kota-kota saja.
b.
Segi
mutu, pada awal perkembangannya memang menitik beratkan kepada segi kuantitatif
dan usaha pemerataan. Selanjutnya baru segi kualitatif atau mutu diperhatikan.
Amanat
yang menghendaki terciptanya pemerataan pendidikan antara lain:
a.
Asas
demokrasi dalam pendidikan.
b.
Masalah
geografis, ekonomis dan sosial.
c.
Masalah
ledakan penduduk.
d.
Keragaman
kemampuan jasmani dan mental peserta didik.
e.
Masalah
penyediaan sarana prasarana.[6]
9.
Masalah
relevansi pendidikan
Maslah relevensi adalah masalah
yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan
nasional serta kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam
jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.
Pendidikan merupakan faktor
penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu
keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan
nasional tersebut. Sebagai contoh pendidikan di sekolah harus di rencanakan
berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional, serta
memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang di perlukan sesuai dengan keadaan
lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu.[7]
Telah dijelaskan pada bagian
terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh
mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan
tujuan pendidikan nasional.
Luaran pendidikan diharapkan dapat
mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi,
sektor jasa. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem
pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik
yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan
oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.
Sebenarnya kriteria relevansi
seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan
kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang pekerjaan yang ada
antara lain sebagai berikut:
a)
Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
b)
Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan keluaran siap pakai. Yang ada ialah
siap kembang.
c)
Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai
pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak
tersedia..
C.
Solusi Pemecahan Problematika Pendidikan di Indonesia
1.
Membangun gedung sekolah seperti SD
inpres atau ruangan belajar.
2.
Menggunakan gedung sekolah untuk
double shift (sistem bergantian pagi dan sore).
3.
Sistem guru kunjung.
4.
SMP terbuka.
5.
Kejar paket A dan B.
6.
Belajar jarak jauh, seperti di
universitas terbuka.
7.
Seleksi yanglebih rasional terhadap
masukan mentah, khususnay untuk Slta dan PT.
8.
Pengembanagn kemanpuan tenaga
kependidikan melalui studi lanjut.
9.
Penyempurnaaan kurikulum
10.
Pengembanagan prasarana yang
menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
11.
Penyempurnaan sarana belajar
seperti buku paket, media pembelajaran
12.
Peniungkatan adminisrasi manajemen khususnya
yang mengenai anggaran
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Problematika pendidikan adalah,
persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia
pendidikan, khususnya Negara Indonesia. Dunia pendidikan kita masih menghadapi
berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih
menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang
pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah
dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap
pendidikan selanjutnya.
Masalah-masalah pokok pendidikan di
Indonesia :
1.
Masalah perencanaan pendidikan.
2.
Masalah guru dan tenaga
kependidikan.
3.
Masalah organisasi dan administrasi.
4.
Masalah fasilitas pendidikan.
5.
Masalah pembiayaan pendidikan.
6.
Masalah partisipasi rakyat.
7.
Masalah perundang-undangan
pendidikan.
8.
Masalah pemerataan pendidikan.
9.
Masalah relevansi pendidikan.
Solusi
pemecahan problematika pendidikan :
1.
Membangun gedung sekolah seperti SD
inpres atau ruangan belajar.
2.
Menggunakan gedung sekolah untuk
double shift (sistem bergantian pagi dan sore).
3.
Sistem guru kunjung.
4.
SMP terbuka.
5.
Kejar paket A dan B.
6.
Belajar jarak jauh, seperti di
universitas terbuka.
7.
Seleksi yanglebih rasional terhadap
masukan mentah, khususnay untuk Slta dan PT.
8.
Pengembanagn kemanpuan tenaga
kependidikan melalui studi lanjut.
9.
Penyempurnaaan kurikulum
10.
Pengembanagan prasarana yang
menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
11.
Penyempurnaan sarana belajar
seperti buku paket, media pembelajaran
12.
Peniungkatan adminisrasi manajemen
khususnya yang mengenai anggaran
Kegiatan pengendalian mutu
DAFTAR PUSTAKA
Buchori, Mochtar. 1994. Spektrum
Problematika Pendidikan di Indonesia. Yogyakarka: Tiara Wacana Yogya.
Priyono, Onny S dan A.M.W.
Pranarka.1979.Situasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: CSIS.
Idris, Zahara dan Lamal, Lisma.
1992. Pengantar Pendidikan 2. Jakarta: PT Grasindo.
Abu Ahmadi, Drs dan Nur Uhbiyati,
Dra. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Tirtarahardja, Umar dan La Sulo.
2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
[2]
Onny S Prijono dan AM W Pranarka, Situasi Pendidikan di Indonesia, 1979,
hlm. 101-102
[3]
Ibid,. hlm. 111-113
[4]
Zahara Idris dan Lisma Jamal, pengantar pendidikan 2, 1992, hlm. 60-61
[5]
Badan Pengembangan Pendidikan, masalah, stategi dab program/proyek pendidikan,
Dep. P&K, 1971, hal.68
[6]
Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, 2001, hlm. 260-263
[7]
Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan 2, 1002, hlm.60
[8]
Umar Tirtarahardja dan La Sulo, pengantar pendidikan, 2005, hlm. 231
0 Komentar